Galeri Gugatan TUN

Walhi Aceh Menolak AMDAL Jalan Bebas Hambatan dan Tol Provinsi Aceh

Banda Aceh, 30/6/2016

Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum berencana akan membangun jalan bebas hambatan dan jalan Tol di Provinsi Aceh dengan panjang jalan sekitar ± 412,77 Km, yang akan melewati 8 kabupaten/kota  yang mencakup Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, dan Aceh Besar.

Walhi Aceh telah mempelajari dokumen Amdal pembangunan, hasilnya ada banyak kejanggalan dan ketidak-sesuaian dengan tata ruang kabupaten/kota, selain tidak sesuai dengan tata ruang, pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol provinsi Aceh tidak dikenal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh. Selain itu peta lokasi proyek belum mendapatkan rekomendasi dari BKPRD Kab/Kota, dan belum distempel dan tanda tangan penjabat berwenang, Amdal tidak menjelaskan  lokasi pengambilan material seperti batu, dsb dan banyak hal lain belum diperinci oleh penyusun bersama Pemrakarsa Proyek Sehingga yang di akan kerjakan oleh PT Utama karya sebagai kontraktor proyek dalam dokumen Amdal yang dibahas tadi pagi di Bapedal Aceh.  

Untuk mengatasi persoalan konflik tanah dibutuhkan Kebijakan khusus dalam menangani perkara penyelesaian masalah pertanahan, rumah, sawah dan lahan pertanian produktif masyarakat yang terkena dampak.

Agenda pembangunan jalan bebas hambatan dan Tol ini menimbulkan kontradiksi antara perluasan lahan sawah dengan fakta lapangan, kehadiran infrastruktur akan mengurangi 40.000 ribuan hektar padi, sedangkan  program cetak sawah baru pertahun hanya mencapai 15.000 ribu hektar, ini juga menjadi agenda Gubernur Aceh mempertahankan wilayah produksi pangan terluas di Indonesia.

Menariknya hampir seluruh wakil pemerintah kab/kota yang hadir dalam sidang Amdal hari ini tanggal 29 Juni 2016 di ruang Bapedal Aceh menyatakan mendukung rencana pemerintah pusat membangun jalan bebas hambatan dan Tol di provinsi Aceh, dengan persyaratan, semua persaoalan yang berdampak kepada warga, ekologi, sosbuk, ekonomi warga dan masalah pertanahan dapat selesai sebelum proyek ini di kerjsakaan.

Baca:  Walhi Aceh bersama warga menolak galian Berbatuan dan Pasir

Untuk itu, Walhi Aceh beralasan menolak dokumen ANDAL rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol di provinsi Aceh. Selain itu, kehadiran jalan tol (secara analisis dokumen) juga dianggap belum mampu menjawab persoalan mendasar rakyat Aceh. Justru sebaliknya, pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol mengganggu keberlangsungan lingkungan hidup dan terancam hilangnya kawasan kelola rakyat (lahan pertanian), dan mengganggu pemukiman penduduk, sehingga kami minta Pak Gubernur  Aceh untuk tidak menerbitkan izin lingkungan sebelum Amdal disempurnakan.

Dilihat dari kualitas dokumen analisis lingkungan, Walhi Aceh mencurigai adanya pelanggaran administrasi dalam tahapan dan proses penyusunannya. Meskipun pembangunan jalan tersebut merupakan program Nasional dan di danai oleh APBN dan Hutang Luar Negeri, jika tidak sesuai dengan tata ruang daerah maka tidak dapat dipaksakan pembangunnya. Kecuali kabupaten/kota tidak bersikap dan menerima secara mentah kebijakan tersebut.[]

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama