Galeri Gugatan TUN

Walhi Aceh Selenggarakan Workshop Konsolidasi CSO Mengawal PK Menuju Revisi RTRWA

Banda Aceh, 7/12/2015

Meskipun Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Walhi Aceh terkait judisial review Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh Tahun 2013 – 2033, tidak membuat surut semangat Walhi untuk terus mendorong revisi qanun tersebut. Berdasarkan putusan MA nomor 63 tahun 2014, secara prosedural hukum qanun RTRWA dianggap tidak bermasalah.

Namun di sadari, secara subtansi ada masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Aceh. Kebijakan RTRW Aceh seharusnya tidak tumpang tindih antara kepentingan ekonomi rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan perlindungan ekosistem. Selain itu, Qanun RTRW Aceh yang disahkan pada desember 2013 juga berpotensi mengancam kawasan ekosistem leuser sebagai kawasan lindung di Aceh. Sehingga dianggap qanun tersebut belum mengakomodir konservasi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan, serta telah terjadi perubahan kawasan dari lindung menjadi APL sebagaimana tertuang dalam SK Menhut No 941 tahun 2014.

Evaluasi rancangan qanun Aceh tentang RTRW Aceh yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan hasilnya telah disampaikan kepada gubernur Aceh melalui surat No.050/1162/IV/Bangda tanggal 20 Februari 2014 belum semuanya diakomodir dalam penyempurnaan RTRW Aceh. Juga banyak ketentuan dalam qanun tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, sehingga qanun tersebut dinilai cacat hukum.

Oleh karena itu, Walhi Aceh menyelenggarakan workshop konsolidasi CSO di Aceh mengawal peninjauan kembali (PK) menuju revisi Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh Tahun 2013 – 2033. Kegiatan workshop berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 7 – 8 desember 2015, yang dihadiri oleh perwakilan CSO seluruh Aceh. Selain narasumber lokal, Walhi Aceh juga menghadirkan narasumber dari Nasional yaitu Bapak Iman Soedrajat, Tenaga Adviser Senior di Dirjen Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tataruang R.I. Sedangkan dari lokal Bapak Zuhri Hasibuan selaku tim advokad gugatan RTRW Aceh, dan Bapak Yakob Ishadami selaku pengamat lingkungan di Aceh, yang dipandu oleh seorang moderator Bapak Yarmen Dinamika (Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia).

Baca:  Walhi Aceh Tolak Pembangunan PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan

Kegiatan workshop bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama dalam merumuskan strategi advokasi mendorong revisi qanun RTRW Aceh. Gerakan bersama ini nantinya akan mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan peninjauan kembali qanun RTRW Aceh, revisi penting dilakukan karena secara subtantif qanun tersebut masih bermasalah dan cacat hukum.[]

 

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama