Galeri Gugatan TUN

Walhi Aceh Selenggarakan Workshop Tindak Lanjut Dan Implementasi Qanun RTRW Aceh

Banda Aceh, 25/8/2016. Walhi Aceh terus melakukan upaya untuk mendorong revisi Qanun Aceh No 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013 – 2033. Karena banyak hal yang bersifat substansial belum terbahas dalam qanun tersebut. Seperti hak adat, hak lingkungan hidup, dan hak atas tanah.

Selain itu, dalam qanun belum memberikan perhatian lebih terhadap daerah rawan bencana ekologis, seperti daerah rawan bencana banjir, longsor, dan berbagai bentuk bencana lainnya. Qanun RTRW Aceh memberikan banyak agenda bisnis perkebunan, pertambangan, pembangunan ruas jalan, bandara dan berbagai bentuk infrastruktur yang berpotensi menghancurkan hutan Aceh secara massif tanpa ada upaya perlindungan dengan kebijakan tata ruang.

Sampai tahun  2016, permasalahan qanun RTRW Aceh terus disuarakan oleh publik. Namun, pihak eksekutif bersama legislatif tidak merespon masukan publik tersebut, hal ini dibuktikan dalam Prolega tahun 2016 qanun RTRW Aceh belum dimasukan sebagai qanun prioritas yang perlu ditinjau kembali.

Walhi Aceh bersama masyarakat sipil lainnya telah berupaya melakukan Judicial Review qanun RTRW Aceh ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA dalam putusannya berpendapat tidak ditemukan adanya cacat prosedural sebagaimana diperdebatkan oleh masyarakat sipil di tingkat lokal. Mahkamah Agung hanya memeriksa tata cara penyusunan kebijakan lokal, bukan melakukan pemeriksaan terhadap substansi qanun sebagaimana diperdebatkan selama ini.

Oleh karena itu, Walhi Aceh terus mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan revisi qanun RTRW dengan upaya – upaya nonlitigasi, seperti membentuk tim penyusun draft qanun revisi RTRW Aceh dalam bentuk partisipatif. Hasil rumusan yang dilakukan oleh tim penyusun, nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Dalam upaya penyempurnaan draft yang sudah disusun oleh tim, Walhi Aceh membuka ruang diskusi kepada semua pihak dalam bentuk focus group discussion (FGD).

Kemudian, pada hari ini tanggal 25/8/2016 Walhi Aceh kerja sama dengan HAKA kembali membuka ruang diskusi kepada semua kalangan dalam bentuk kegiatan workshop tindak lanjut dan implementasi Qanun RTRW Aceh. kegiatan workshop diselenggarakan di Hermes Palace Hotel, yang dihadiri oleh 40 orang peserta dari unsur dari unsur adat, akademisi, pemerintah, LSM, universitas, media, dan masyarakat. Dengan dua orang narasumber yaitu Bapak Mawardi Ismail, SH, M.Hum, dan Nurhidayati (Direktur Walhi Nasional). Sebenarnya ada empat orang narasumber yang diundang oleh Walhi Aceh, namun yang bisa hadir hanya dua orang. Sedangkan Dr. Taqwaddin Husin (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh) tidak berhadir karena sedang ada agenda luar daerah. Selain itu, Walhi Aceh juga mengundang perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, namun sampai acara terlaksana perwakilan tersebut tidak hadir meskipun sudah dilakukan konfirmasi untuk hadir. Hasil diskusi semua peserta berpendapat, revisi Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013 – 2033 merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh.[]

Baca:  Warga Krueng Simpo Temui DPRA Terkait Sengketa Lahan Dengan PT. Syaukath Sejahtera

 

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama