CATATAN KRITIS 2017

CATATAN KRITIS 2017

Kami Tolak Tambang PT. EMM

Walhi Aceh Sorot Alasan Pemkab Singkil Minta Penundaan RDK

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh berharap hasil kerja pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, dapat menjadi titik terang terkait persoalan penerbitan izin lingkungan PT Delima Makmur.

Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur mengatakan apabila hasil kerja pansus menemukan pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana, maka itu harus ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum. Tak hanya itu, bupati juga harus menindaklanjuti rekomendasi pansus.

“Dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan izin lingkungan untuk PT. Delima Makmur harus menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Aceh Singkil terkait pemberian izin ke depan,” kata Muhammad Nur kepada AJNN, Kamis (14/9).

Ia juga menyorot alasan Pemkab Singkil meminta penundaan ke DPRK terkait rapat mendengarkan keterangan (RDK) tentang izin lingkungan PT Delima Makmur. Alasan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil dan tim teknis masih dalam pengumpulan data, merupakan bentuk ketidaksiapan sistem.

“Ini semakin memperkuat dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penerbitan izin. Sehingga membutuhkan waktu untuk melengkapi atau mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan kronologi. Kondisi ini harus menjadi catatan kritis pansus dalam pertemuan nantinya,” ujarnya.

Selain itu, M Nur juga mendesak Pansus meminta klarifikasi kepada bupati perihal kewenangan Kadis Lingkungan Hidup menerbitan izin lingkungan, berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil No 18 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penerbitan izin lingkungan atas rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

“Anehnya hasil kajian kami, Perbup No 18 tahun 2017 itu mengatur tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, bukan pendelegasian,” ungkapnya.

Selain itu, kata M Nur, pihaknya juga menemukan dasar hukum pendelegasian kewenangan bukan berdasarkan perbub, melainkan SK Bupati No 18 tahun 2017. Temuan ini menjadi fakta hukum bahwa proses penerbitan izin lingkungan bukan kewenangan Kadis Lingkungan Hidup Aceh Singkil.

Baca:  Tegas! Masyarakat Beutong Tolak Perusahaan Tambang Emas

“Bupati Aceh Singkil sudah sepatutnya menarik kembali kewenangan yang diberikan, karena kami menduga kadis lingkungan hidup melakukan pelanggaran ketentutan perundang-undangan,” kata Muhammad Nur.

sumber: http://www.ajnn.net/news/walhi-sorot-alasan-pemkab-singkil-minta-penundaan-rdk/index.html

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama

Hari Lingkungan Hidup Dunia

Hari Lingkungan Hidup Dunia

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi

WALHI Aceh Bersama Mahasiswa Tanam Pohon di Hari Bumi