HABA BEUTONG TOLAK PT EMM

WALHI Ajukan Banding Terkait Izin PT EMM

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama masyarakat akhirnya mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait sengketa izin tambang PT Emas Mineral Murni (EMM).

Memori banding didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur yang hadir saat mendaftarkan banding memberitahu kepada Serambinews.com bahwa pihaknya sudah menyiapkan segala bukti sebagai pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Memori banding diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Ronald M Siahan SH MH.

“Kita berharap majelis hakim membatalkan seluruh administrasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pemberian izin tambang PT EMM. Aceh memiliki kewenangan mengatur sendiri kekayaan alam dan hutannya,” katanya seusai mendaftarkan memori banding.

Untuk diketahui, gugatan Walhi bersama masyarakat terhadap Kepala BKPM RI yang mengeluarkan izin eksplorasi kepada PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya dan Pegasing, Aceh Tengah kandas setelah ditolak oleh majelis hakim PTUN Jakarta, 11 April 2019.

Tidak terima putusan itu, kemudian Walhi bersama masyarakat mengajukan banding.     

Untuk menguatkan materi banding, Penggugat juga memasukan beberapa bukti baru, yaitu tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang selama ini gencar melakukan aksi menolak kehadiran PT EMM di Aceh.

Selain itu, surat keputusan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang mencabut rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 545/12161, tanggal 8 Juni 2006 yang menjadi dasar dikeluarkan izin kepada PT EMM oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI pada 19 Desember 2017. 

Terakhir, surat Plt Gubernur Aceh yang ditujukan kepada Kepala BKPM-RI untuk meminta meninjau/mengevaluasi kembali Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017, tanggal 19 Desember 2017, perihal pemberian IUP kepada PT EMM.

Baca:  Publik Pertanyakan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Selatan

Muhammad Nur mengungkapkan, dari analisa pihaknya terdapat 63 bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam pemberian izin kepada PT EMM,  di antaranya dalam amdal bertulis luas lahan eksplorasi 3.500 hektar (ha), tetapi di dalam surat BKPM terkait tapal batas tertulis 10.000 ha. (*)

Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2019/04/23/walhi-ajukan-banding-terkait-izin-pt-emm