Galeri Gugatan TUN

Walhi akan Ajukan Banding Terkait Kasus Bupati Aceh Tamiang

Banda Aceh. Majelis Hakim dalam Persidangan terkait gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh terhadap Bupati Aceh Tamiang memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat dengan biaya perkara sebesar Rp 236.000,- yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu (18/01/2017), Banda Aceh.

Dalam hal ini, Penasehat Hukum Walhi mengatakan akan mengajukan banding karena putusan majelis hakim tidak adil.

“Dari awal sejak kita mengikuti pembacaan putusan hanya dua bukti surat yang dipertimbangkan oleh hakim,” kata Muhammad Zuhri Hasibuan salah satu Penasehat Hukum Walhi.

“Dari kedua surat tersebut yang dipertimbangkan yaitu pertama adalah alat bukti surat tentang diskusi publik oleh Walhi dan yang kedua adalah tentang upaya administratif yang dilakukan oleh Walhi di samping itu ada juga alat bukti saksi yang tidak dipertimbangkan oleh hakim bahkan satu saksi fakta dan saksi ahli Bentang Alam tentang kawasan karst tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum,” kata Zuhri.

“Substansi dari Walhi menerangkan untuk menggunakan kawasan bentang alam karst harus dilakukan studi yang menyeluruh dan mendalam baru boleh digunakan,” ujarnya.

Zuhri juga menambahkan bahwa tidak adanya penetapan dari pemerintah soal penggunaan secara formal perusahaan Bentang Alam Karst dan PT. Tripa Semen Aceh dalam menjaga wilayah.

“Namun yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya tidak ada penetapan dari pemerintah sehingga secara formal penggunaan Bentang Alam Karst dan PT. Tripa Semen Aceh (TSA) akan menjaga dan tidak akan masuk ke wilayah tersebut sehingga ditolak,” kata penasehat hukum Walhi ini.

Kemudian dalam hal ini penasehat hukum dari Walhi sangat kecewa ketika majelis hakim tidak mempertimbangkan upaya administratif terkait jangka waktu penyusunan Amdal yang telah ditetapkan oleh PP NO 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Baca:  Aceh dan Masalah Lingkungan Hidup

“Di dalam uji Administratif ada upaya administratif terkait dengan penyususun Amdal jangka waktunya tiga puluh hari itu sudah dilampaui namun tidak dipertimbangkan oleh hakim,” kata dia.

Disamping itu Penasehat Hukum dari pihak Walhi merasa keberatan dengan pertimbangan majelis hakim karena tidak dihadirkannya saksi ahli yang menerangkan tentang kecanggihan teknologi.

“PT. Tripa Semen Aceh dalam menjalankan pabrik sepuluh ton perhari perklinker dalam hal ini tidak ada saksi ahli tetapi Majelis Hakim menjelaskan luarbiasa canggihnya teknologi itu,” ujarnya.

“Sehingga dalam persidang ini Majelis Hakim sangat tergesa-gesa dan tidak ‘fear‘ dalam mengambil keputusan dan harapannya jika begini hakimnya harus belajar lebih jauh,” tutup Zuhri.[]

Sumber: harianaceh.co.id

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama