Galeri Gugatan TUN

Walhi Dorong Percepatan Pengakuan Hutan Untuk Rakyat di Ajang COP 23

Bonn, 8 November 2017. Hari ini, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan dorongan percepatan pengakuan hutan untuk rakyat dalam presentasi di Paviliun Indonesia di ajang COP 23 di Bonn-Germany.

Apa yang disampaikan oleh WALHI sesungguhnya sejalan dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah  melalui program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan. WALHI memandang bahwa progam perhutanan sosial dan reforma agraria jika dijalankan dengan benar dapat menjadi solusi nyata dalam menghadapi perubahan iklim.
Kami percaya, bahwa Masyarakat Adat, masyarakat lokal (perempuan dan laki-laki) memiliki pengetahuan dan kearifan lokal terhadap pengelolaan hutan dan penyelamatan hutan dan kekayaan alam, dan lebih menjamin keberlanjutan dan sekaligus keadilan bagi rakyat, tegas Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati.
Masyarakat adat dan masyarakat lokal memilliki cara pandang yang berbeda terhadap hutan, yang bukan saja dinilai dari tegakan pohon, melainkan juga seluruh keragaman biodiversitas di dalamnya sebagai satu kesatuan sistem yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan budaya.
Tentulah cara pandang ini berbeda dengan cara pandang korporasi yang menempatkan hutan sebagai komoditas, sehingga terus menerus melakukan aktivitas bisnis dengan melakukan pengrusakan hutan. Ironinya, cara pandang yang sama yang menilai hutan dan alam sebagai komoditas justru didorong dalam solusi perubahan iklim yang kami nilai sebagai solusi palsu, seperti melalui skema REDD+, skema offset yang tidak lebih hanya kembali mengkomodifikasi dan finansialisasi sumber daya alam.
Selama ini, negara telah memfasilitasi korporasi skala besar dalam pengelolaan hutan dan faktanya telah gagal. Karena itulah negara harus segera mengoreksi cara pandang dan kebijakannya dengan segera melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap hutan dan wilayah kelola rakyat. Koreksi terhadap paradigma pembangunan dan ekonomi harus segera dikoreksi, termasuk aktor-aktornya yang selama ini selalu diberikan kepada korporasi.
COP 23 diharapkan dapat menjadi momentumnya, karena kami juga percaya hutan untuk rakyat menjadi solusi Indonesia dalam menyelamatkan bumi dari krisis iklim dan bencana ekologis.
Baca:  Walhi Aceh Menolak AMDAL Jalan Bebas Hambatan dan Tol Provinsi Aceh

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama