Galeri Gugatan TUN

Walhi Gugat Bupati Tamiang Terkait Pemberian Izin Untuk PT TSA

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh gugat Bupati Aceh Tamiang terkait surat keputusan No 541 Tahun 2016  yang mengeluarkan izin lingkungan untuk rencana kegiatan pembangunan industri semen kepada PT Tripa Semen Aceh (TSA). Gugatan didaftarkan pada PTUN.

Pabrik yang memproduksi 10.000 ton semen per hari, di Kampong Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas areal pabrik dan penambangan, 2.549,2 Hektare, terkait izin dikeluarkan Bupati Aceh Tamiang digugat lantaran kawasan tersebut berada dalam wilayah larangan pertambangan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Muhammad Nur saat konferensi pers di kantornya, Kamis siang, mengatakan, gugatan tersebut sudah didaftarkan pada 28 Juli 2016 dengan nomor pendaftaran: 25/G/2016 PTUN.BNA  yang diterima oleh Musadik Panitera Seketaris PTUN Banda Aceh.

Menurutnya, gugatan dilayangkan setelah adanya pemberitaan di sebuah media tentang surat keputusan bupati No 541 Tahun 2016 yang mengeluarkan izin lingkungan untuk rencana kegiatan pembangunan industri semen kepada PT TSA.

Dia menjelaskan, lokasi pabrik semen PT TSA bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) seluas 2.199 Hektare, kawasan cagar alam geologi (Kars) seluas 8.037.29 Hektare dan 15.698.83 Hektar sebagai kawasan rawan bencana alam geologi.

Kata dia, jika mengacu pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1095 K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan pulau Sumatera, tanggal 26 Februari 2014 Jo SK Menteri ESDM No.1456 K/20 Mei/MEM/2000 tentang pengelolaan kawasan Kars, di area tersebut tidak boleh ada kegiatan pertambangan. “Akan tetapi PT TSA  berada dan terletak dalam larangan pertambangan karena terletak di di daerah Kars kelas 1,” kata Muhammad Nur.

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW), kata dia, kawasan KEL itu adalah kawasan strategis nasional. Namun hal ini, katanya, diduga tidak diakomodir oleh bupati Aceh Tamiang. “Peraturan tentang wajib Amdal juga belum dipenuhi secara menyeluruh seperti perbaikan Amdal dan mendapatkan izin Amdal, akan tetapi Bupati Tamiang buru-buru mengeluarkan izin lingkungan,” ujarnya.

Baca:  WALHI Aceh bersama Warga Menolak Pembangunan Batching Plant di Kemukiman Lamgarot Kec. Ingin Jaya

“Seharusnya ini menjadi perhatian bupati bahwa keputusan menteri adalah dasar hukum yang harus ditaati,” kata Muhammad Nur.

Kehadiran PT TSA kini dianggap membawa pendapatan baru tanpa memikirkan dampaknya. Menurut Muhammad Nur,
pemerintah Aceh Tamiang lupa bahwa kehadiran perusahaan menghilangkan fungsi ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang. “Disisi lain memang masyarakat di sekitar tidak terlalu mengerti dampak-dampak sosial, lingkungan dan jangka panjang. Masyarakat di sekitar juga seperti lupa akan krisis air dan pendapatan di Aceh Tamiang,” ujarnya.

Dia menegaskan Walhi Aceh menolak dan menuntut Bupati Aceh Tamiang mencabut izin lingkungan kepada PT TSA. “Menurut informasi kini perusahaan tersebut sudah hampir tahap produksi,” kata Muhammad Nur.[]

Sumber: Portal Satu

Baca Juga:

Berebut Air di Tamiang Hulu

Walhi ACeh: Dokumen AMDAL PT. TSA Berpotensi digugat

Walhi Aceh Menolak Dokumen AMDAL Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol Provinsi Aceh

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama