Galeri Gugatan TUN

WALHI Paparkan Sebaran Konflik Lingkungan Hidup dan SDA di Indonesia

Jakarta-Pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan hampir dua tahun, namun tanda-tanda penyelesaian problem struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam masih di langit sebagaimana janji nawacita. Alih-alih terus menggenjot pertumbuhan ekonomi sebagai respon terhadap krisis global, Presiden Jokowi justru mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, salah satunya adalah deregulasi perizinan. Konsekuensi dari pilihan ekonomi pemerintahan semakin mengancam lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Kawasan ekologi unik dan penting seperti kawasan ekosistem rawa gambut, kawasan ekosistem kars dan kawasan ekosistem pesisir yang membentang dari Aceh hingga Papua mengalami keterancaman. Hampir sebagian besar kawasan ekosistem karst yang ada di Indonesia telah rusak dan terus mengalami keterancaman. Kars yang ada di pulau Jawa mulai dari kawasan kars Citatah, kawasan pegunungan Kendeng, kawasan kars Gunung Sewu, kawasan ekosistem kars Maros Pangkep di Sulawesi Selatan, kawasan kars pegunungan Meratus, kawasan pegunungan kars Bukit Barisan, pegunungan Bukit Barisan.

Demikian juga dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam dengan berbagai proyek reklamasi antara lain di kawasan pesisir Jakarta, Teluk Benoa Bali, pesisir Makassar, Teluk Palu, Teluk Kendari. Bukan hanya menghancurkan kawasan pesisir yang direklamasi, tapi juga kawasan yang wilayahnya diambil sebagai bahan material reklamasi. Pulau-pulau kecil terancam tenggelam oleh industri tambang seperti di Babel, Pulau Bangka, Pulau-Pulau di Maluku Utara. Persoalan lingkungan semakin kompleks karena bicara lingkungan hidup akan selalu bicara hulu dan hilir, saling terhubung. Daya rusak tambang di Sumsel, Kalsel, dan Kaltim untuk memasok kebutuhan PLTU di Jawa dan Bali, yang daya rusaknya juga begitu massif.

Pola yang digunakan dalam seluruh cerita perampasan sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup sebagian besar adalah menggunakan tangan negara sebagai legitimasinya melalui berbagai kebijakan dan regulasinya. Rezim Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam memberikan delegasi kepada korporasi melalui konsesi-konsesi yang diberikan, dan sepaket dengan fasilitas keamanan dari negara melalui aparatusnya. Pembangunan infrastruktur skala massif yang tertuang dalam RPJMN justru bertentangan dengan semangat nawacita yang ingin melindungi lingkungan hidup dan mensejahterakan rakyat.

Baca:  Warga Menggamat Melaporkan Kasus ke Walhi Aceh

Dari pola perusakan lingkungan hidup yang terjadi menunjukkan kemassifan laju perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik, negara dan non negara (private sector) dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang memiliki relasi kedekatan dengan kekuasaan. Bukan hanya perusahaan yang dimiliki oleh swasta baik nasional maupun TNC’s, bahkan perusahaan milik negara (BUMN) juga menjadi pelaku perusak lingkungan hidup.

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan,”sebaran konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dikeluarkan oleh WALHI menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup ini untuk menunjukkan bahwa angka ini akan terus naik jika pemerintah tidak segera melakukan tindakan struktural, diantaranya pembenahan tata kelola sumber daya alam dan penegakan hukum lingkungan.”

“Terdapat tendensi untuk menggunakan logika fatalis dalam melihat kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang semakin kritis. Alih-alih melakukan pemulihan dan menghentikan faktor yang menyebabkan kondisi kritis tersebut, pemerintah malah mendorong eksploitasi dan perusakan lebih lanjut dari lingkungan hidup dan sumber daya alam,” lanjutnya.

Meski argumentasi pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan sumber daya alam sebagai tulang punggungnya, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, serta atas nama menjawab krisis pangan dan energi seperti MIFEE di Papua, terbantahkan dengan biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh rakyat dan negara. Biaya lingkungan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan hanya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan saja di Sumsel, Jambi, Riau, Kalteng dan Kalbar pada tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa janji kesejahteraan hanya mitos.

Sumber: Walhi.or.id

No Comments Yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komitmen Bersama

Komitmen Bersama