Banda Aceh, 17/9/2015

Merasa permasalahannya tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, perwakilan warga dari Krueng Simpo, Kec. Juli menghadap DPRA. Dalam pertemuan dengan Teuku Irwan Djohan, ST selaku Wakil Ketua DPRA, warga menyampaikan sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi sudah berulang kali disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen namun sampai hari belum ada upaya penyelesaian. “jangankan surat kami, surat DPRK saja tidak digubris oleh Bupati Bireuen”, kata warga.

foto nasir buloh_warga krueng simpo temui DPRA terkait sengketa lahan dengan pt syaukat di bireuen_17 September 2015Permasalahan sengketa lahan antara warga Krueng Simpo Juli dengan PT. Syaukath Sejahtera sudah berlangsung cukup lama. Beragam upaya sudah dilakukan oleh warga, termasuk menyurati DPRK Bireuen, menggelar aksi, bertemu dengan pemerintah, bahkan pemerintah sudah menandatangani surat pernyataan, yang isinya: Pemerintah akan membentuk tim penyelesaian sengketa lahan antara petani dengan PT. Syaukath Sejahtera, dan pemerintah akan segera meminta PT. Syaukath sejahtera untuk menghentikan segala aktifitas pada lokasi lahan yang di sengketakan sampai dengan persengketaan selesai. Pemerintah akan meninjau kembali izin lokasi lahan perkebunan PT. Syaukath Sejahtera. Justru yang terjadi, sejumlah warga digiring ke meja hijau dan dijatuhi hukuman percobaan oleh Pengadilan Negeri Bireuen.

Menanggapi keluhan dan laporan warga, Teuku Irwan Djohan, ST menyampaikan akan mempelajari informasi dan data-data yang diserahkan oleh warga, sehingga nantinya dapat mengambil sikap yang tepat. Dan tidak menutup kemungkinan bersama anggota DPRA daerah pemilihan Bireuen akan meninjau langsung ke lapangan. Oleh karena itu, pada hari ini belum bisa diambil sikap, tapi yang pasti kami siap berada di pihak yang benar. Jikapun benar Pemerintah Kabupaten Bireuen lebih berpihak kepada perusahaan, maka nantinya kehadiran kami bisa menjadi penyeimbang, tambah Teuku Irwan Djohan, ST politisi Partai Nasdem.

Baca:  Minta Izin PT. EMM Dicabut, MAhasiswa Gayo Demo di DPRA

foto nasir buloh_warga krueng simpo temui DPRA terkait sengketa lahan dengan pt syaukat di bireuen_17 Septmbr 2015Setelah selesai diskusi dengan Wakil Ketua DPRA, kemudian warga menjumpai salah seorang anggota DPRA daerah pemilihan Kabupaten Bireuen, yaitu Ir. H. Saifuddin Muhammad Anggota Komisi IV DPR Aceh. Hal yang sama juga disampaikan oleh warga, dimana Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi terkait sengketa lahan dengan PT. Syaukath Sejahtera. Dan Ir. H. Saifuddin Muhammad mengakui kalau permasalahan tersebut sudah lama diketahui olehnya.

Terkait permasalahan itu, politisi Nasdem ini menyatakan siap turun kelapangan untuk berdiskusi dengan warga, dan akan mendiskusikan dengan anggota DPRA lain yang juga daerah pemilihan Bireuen. Jadi silahkan warga mengagendakan jadwal pertemuannya dengan mengirimkan undangan kepada kami, tambah Ir. H. Saifuddin Muhammad yang juga mantan anggota DPRK Bireuen.

Syarifuddin salah seorang warga yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan warga tidak pernah mengambil lahan perusahaan, akan tetapi perusahaanlah yang mengambil tanah warga, dan hal ini di akui oleh dua warga lainnya Baharuddin dan Ibrahim. Di akhir pertemuan disepakati pertemuan yang akan dihadiri oleh anggota DPRA daerah pemilihan Bireuen, dilakukan pada tanggal 27 September 2015 yang bertempat di Krueng Simpo. Yang juga akan didampingi oleh beberapa LSM seperti LBH, Walhi Aceh, Koalisi NGO HAM, Kontras Aceh, dan For-KPJ Bireuen.

Sikap Walhi Aceh

Terkait sengketa lahan yang terjadi antara warga Krueng Simpo Kec. Juli, Kab. Bireuen dengan perkebunan PT. Syaukath Sejahtera merupakan salah satu contoh dari banyak kasus lain yang terjadi di Aceh. Tidak hanya di Bireuen, hampir semua daerah di Aceh terjadi sengketa lahan antara warga dengan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mengedepankan aspek sosial dan kepentingan  warga dalam pengelolaan SDA yang ada, justru sebaliknya mengedepankan kepentingan pemilik modal.

Baca:  WALHI Aceh bersama Warga Menolak Pembangunan Batching Plant di Kemukiman Lamgarot Kec. Ingin Jaya

Kasus yang terjadi di Krueng Simpo harus segera diselesaikan, sebelum terjadi kerugian yang lebih besar atau terjadi sejumlah pelanggaran hukum lainnya. Pemerintah seharusnya memberikan respon cepat tidak hanya berjanji, akan tetapi harus ada aksi nyata di lapangan, bukan justru diam di saat rakyatnya digiring ke meja hijau. Karena persoalan ini terjadi tidak lepas dari campur tangan pemerintah dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan.

Oleh karena itu, Walhi Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk melakukan evaluasi izin PT. Syaukath Sejahtera, dan menghentikan kegiatan perkebunan sebelum masalah sengketa lahan dengan warga terselesaikan sebagaimana komitmen yang sudah ditandatangani dalam surat pernyataan di hadapan warga. [Nasir Buloh]